UUD NKRI 1945 Pasal 27 ayat (2)

Berdasarkan UUD NKRI 1945 Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga nilai-nilai, harkat, derajat, dan martabat yang dimiliki oleh manusia haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi. Dengan demikian, hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusiapun dapat terlindungi juga.

Jumlah penduduk yang bekerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk melindungi hak-hak pekerja maka pemerintah menetapkan dasar kebijakannya dalam bentuk Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal perlindungan kerja, setiap pekerja/buruh dalam UU No 13 Tahun 2003, Pasal 86 berhak mendapatkan perlindungan yang terdiri dari:

• Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
• Moral dan Kesusilaan.
• Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai – nilai agama.
• Hak Kesejahteraan.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampi dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang ini antara lain memuat:

• Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan
• Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan
• Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh
• Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan ketrampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan
• Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja
• Penggunaan tenaga kerja asing yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan
• Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara para pelaku proses produksi
• Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk perjanjian kerja bersama, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, pemasyarakatan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagai pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Setiap pekerja/buruh beserta keluarganya sesuai dengan yang tertera pada pasal 99 UU No 13 Tahun 2003 berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.

Undang-undang nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.

PERMENAKER Republik Indonesia No. 04 Tahun 1987 tentang tata cara Penunjukan dan Kewajiban Wewenang Ahli K3

Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Tempat kerja dimaksud ialah: tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih; tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif. Inilah dasar hukum perusahaan wajib memiliki AK3U.

Sumber :

• UUD NKRI 1945
• Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
• Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
• PERMENAKER Republik Indonesia No. 04 Tahun 1987 tentang tata cara Penunjukan dan Kewajiban Wewenang Ahli K3

HSE Prime sangat peduli agar terciptanya kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan dengan mengadakan pelatihan Ahli K3 Umum yang bersertifikasi KEMNAKER RI, untuk informasi lebih lanjut klik disini.

Sumber Artikel: garudasystrain.co.id